Dari tujuh nama yang ditetapkan, lima di antaranya merupakan unsur dari masyarakat, sementara dua sisanya dari pemerintah.

Karena itulah mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan meminta nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dinaikkan.

Irman mengatakan, fungsi DPR hanyalah soal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang dapat dilakukan DPR soal pelaksanaan KIP dan KIS hanyalah menyetujui anggaran untuk dua program tersebut, kemudian mengevaluasinya pada akhir tahun anggaran.

Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI Bambang Sugiyono mengatakan peserta didik yang sudah terdata dan memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), tidak berhak lagi mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketua DPR RI Setya Novanto menggelar rapat terbatas dengan pimpinan Komisi X DPR RI, Selasa (4/11/2014).