Karena itulah mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan meminta nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dinaikkan.

Irman mengatakan, fungsi DPR hanyalah soal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang dapat dilakukan DPR soal pelaksanaan KIP dan KIS hanyalah menyetujui anggaran untuk dua program tersebut, kemudian mengevaluasinya pada akhir tahun anggaran.

Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) DKI Bambang Sugiyono mengatakan peserta didik yang sudah terdata dan memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), tidak berhak lagi mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketua DPR RI Setya Novanto menggelar rapat terbatas dengan pimpinan Komisi X DPR RI, Selasa (4/11/2014).

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah meluncurkan salah satu program unggulannya yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Senin (3/11/2014) lalu di lima kantor pos besar di Jakarta.