Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Keuangan

"Jokowi Punya Latar Belakang Bisnis, Dia Bisa Memahami..."
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yakin presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo memahami akar masalah tersendatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Makro
02:55
Mahfud MD Ungkap Temuan PPATK soal Transaksi Aneh Rafael Alun Trisambodo
Mahfud MD Ungkap Temuan PPATK soal Transaksi Aneh Rafael Alun Trisambodo
Mahfud MD ungkap laporan kekayaan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo sempat diserahkan oleh PPATK kepada KPK sejak 2012 silam.
video
02:14
Menanti Cairnya PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Menanti Cairnya PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Pencairan PMN untuk proyek KCJB
video
03:15
Penuhi Kebutuhan Dengan Jualan Rongsok, Dua Warga Ini Tak Dapat BLT BBM
Penuhi Kebutuhan Dengan Jualan Rongsok, Dua Warga Ini Tak Dapat BLT BBM
Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah belum sepenuhnya tepat sasaran
video
02:29
Imbas Kasus Anak Pejabat Ditjen Pajak, Sri Mulyani Imbau Warga Tetap Bayar Pajak
Imbas Kasus Anak Pejabat Ditjen Pajak, Sri Mulyani Imbau Warga Tetap Bayar Pajak
Masyarakat diharapkan tidak menjadikan kasus penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai pemicu keengganan membayar pajak.
video

All News

02:26
Sri Mulyani: Kelihatan Mewah Bukannya Bikin Anda Kelihatan Keren

Sri Mulyani: Kelihatan Mewah Bukannya Bikin Anda Kelihatan Keren

video
13:05
Sehatnya Keuangan Anak Muda Bisa Bantu Ekonomi Indonesia Naik Lho Guys | Generasi Cuan Eps.22 Part 1

Sehatnya Keuangan Anak Muda Bisa Bantu Ekonomi Indonesia Naik Lho Guys | Generasi Cuan Eps.22 Part 1

video
01:42
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

video
20:49
[FULL] KPK dan Menteri Agama Bahas Persoalan Dana Haji

[FULL] KPK dan Menteri Agama Bahas Persoalan Dana Haji

video
02:00
Proyek Rusun ASN IKN Tunggu Persetujuan Sri Mulyani, Butuh Rp 9,4 Triliun

Proyek Rusun ASN IKN Tunggu Persetujuan Sri Mulyani, Butuh Rp 9,4 Triliun

video
01:40
Tidak Bisa Cetak Uang, Kementerian Keuangan Sri Lanka Kekurangan Dana

Tidak Bisa Cetak Uang, Kementerian Keuangan Sri Lanka Kekurangan Dana

video
01:39
Jokowi Instruksikan Pemberian BLT Subsidi BBM untuk 20,6 Juta Warga

Jokowi Instruksikan Pemberian BLT Subsidi BBM untuk 20,6 Juta Warga

video
02:00
OJK Perkirakan Kredit Perbankan Tumbuh 10 Persen di 2023

OJK Perkirakan Kredit Perbankan Tumbuh 10 Persen di 2023

video
02:25
Sri Mulyani Tepis Kabar Pajak 5 Persen untuk Penerima Gaji 5 Juta

Sri Mulyani Tepis Kabar Pajak 5 Persen untuk Penerima Gaji 5 Juta

video
01:24
Sri Mulyani Tantang PLN Masuk Deretan Perusahaan Energi Kelas Dunia

Sri Mulyani Tantang PLN Masuk Deretan Perusahaan Energi Kelas Dunia

video
01:51
Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

video
01:22
Akses Pasar Keuangan Rusia Terancam Hilang

Akses Pasar Keuangan Rusia Terancam Hilang

video
03:13
Menkeu AS Tegaskan Dorong Sanksi Rusia yang Lebih Keras

Menkeu AS Tegaskan Dorong Sanksi Rusia yang Lebih Keras

video
02:00
Sri Mulyani Cemaskan Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Buntut Kasus Rubicon

Sri Mulyani Cemaskan Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Buntut Kasus Rubicon

video
02:12
Kondisi Korban Penganiayaan Anak Pejabat Ditjen Pajak

Kondisi Korban Penganiayaan Anak Pejabat Ditjen Pajak

video
03:13
GoTo Tetapkan Harga Saham IPO Rp 338 per Lembar

GoTo Tetapkan Harga Saham IPO Rp 338 per Lembar

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads