Sebelumnya, LAKP melaporkan Ade Komarudin Ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.

Revisi akan tetap fokus pada empat poin pembahasan, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya ditunda.

Ade Komarudin mengatakan, akan mengkaji ulang kebijakan Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, yang meminta paspor diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri.

Langkah Jokowi tersebut diharapkan merupakan perubahan total, di mana kendali anggaran tidak diberikan kepada bawahan menteri.