Penetapan penggunaan APBD DKI menggunakan peraturan gubernur (pergub) tidak dihadiri Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang juga Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Beberapa anggota Banggar yang vokal dalam rapat, seperti Prabowo Soenirman dari Fraksi Partai Gerindra, Tubagus Arif dari Fraksi PKS, Rois Handayana dari Fraksi PKS, dan juga Maman Firmansyah dari Farksi Partai Persatuan Pembangunan, tidak tampak hadir.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan soal duplikasi anggaran yang ada dalam dokumen APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memberi penjelasan mengapa ia menunda rapat pembahasan hasil evaluasi RAPBD dengan Pemerintah Provinsi DKI, Selasa (17/3/2015).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memberikan intruksi kepada anggota DPRD DKI untuk berkumpul setelah penundaan rapat RAPBD bersama Pemerintah Provinsi DKI.