RKUHP tidak mengakomodasi ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara proyek Hambalang ke KPK jika memang telah selesai. Hingga Kamis (22/8/2013), KPK belum menerima hasil perhitungan kerugian negara ters

BPK baru akan menyampaikan laporankerugian negara pada KPK setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) menyelesaikan penghitungan kerugian negara untuk kasus yang sama.

Perhitungan kerugian negara dalam proyek Hambalang yang dilakukan BPK nyaris rampung dan segera diserahkan kepada KPK.

Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, tak habis pikir dengan tuntutan atas dirinya yang bombastis, padahal kerugian negara belum terjadi.