Pemprov DKI menyediakan mobil pelayanan di sekitar posko pengungsian untuk pendataan warga yang hendak mengurus surat kependudukannya.

Masalah data kependudukan bukanlah persoalan yang mudah ditangani. Pasalnya, 62 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah baru mulai memperhatikan persoalan ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan warga yang tidak memiliki surat kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) atau paspor, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pemilu 2014, Rabu (9/4/2014) mendatang.

Data kependudukan dan catatan sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Senin (6/1/2014), lumpuh total.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) berkurang hingga Rp 11 miliar setelah penghapusan biaya administrasi kependudukan.