Pembagian setipikat tanah tersebut merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan, isu hak asasi manusia (HAM) masuk ke dalam tema "Kepastian Hukum".

Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) membatasi syarat pengajuan peninjauan kembali (PK) agar pengajuannya tidak dilakukan dengan seenaknya.

Mahkamah Konstitusi, Kamis (6/3/2014), mengabulkan permohonan uji materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mempertimbangkan keadilan, putusan ini memungkinan peninjauan kembali diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini dinilai melegakan pen

Haris ingin penegak hukum secara jelas menentukan apakah dirinya bersalah atau tidak dalam perkara yang menjeratnya.