"Ya pasti (diakomodasi di RUU Pilkada). Kalau dia sepantasnya sesuai dengan norma maka masuk dalam UU," kata Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2014).
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan, hasil kajian dan data KPK menyimpulkan tidak adanya kaitan langsung antara korupsi yang dilakukan kepala daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Eva menambahkan, PDI-P beserta parpol lain pendukung pilkada langsung masih optimistis akan unggul dalam pengambilan keputusan besok. Terlebih, Partai Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR telah mendukung pelaksanaan pilkada langsung.