Pembangunan perumahan untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, masih terhambat. Hambatan terbesar adalah ketersediaan lahan murah. Sebagian besar lahan untuk perumahan justru dikuasai pengembang.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang PNS untuk mengadakan rapat atau acara di hotel, kecuali dengan alasan yang logis.