Partai Golkar mengaku mengambil keputusan menolak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat karena berkaca pilkada-pilkada yang banyak masalah selama ini.
Setelah Pemilu Presiden 2014, mayoritas partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih disebut berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, mengatakan, banyak daerah yang saat ini secara drastis telah mengalami peningkatan pembangunan sehingga pemimpinnya layak menjadi menteri.