Sejumlah aktivis dan mantan anggota DPRD di Solo, Jawa Tengah, yang menggelar aksi tunggal di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Senin (8/9/2014), menolak pengesahan Undang Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3).
PKB khawatir Indonesia akan mengalami kemunduran jika pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi langsung dipilih oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, usulan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD merupakan suatu kemunduran. Pramono meyakini masyarakat akan mencatat partai yang bolak-balik beralih sistem hanya untuk kepentingan jangka pendek.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani mengatakan, efisiensi biaya tidak bisa dijadikan alasan kepala daerah dipilih oleh DPRD.