Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah diperlonggar.
DKPP bersama KPU tengah mempertimbangkan opsi pelarangan partai politik yang berkonflik untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah ketika pilkada serentak mendatang.
Kepala Lembaga Survei Populi Center Nico Harjanto memprediksi jumlah kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak, Desember mendatang, akan lebih banyak dibandingkan jika pilkada dilakukan secara terpisah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik penggunaan peraturan gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 senilai Rp 72,9 triliun merupakan preseden buruk yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI.