Gufron Mukti mengatakan, apabila ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka beban pemerintah dipastikan akan membengkak.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran bulanan untuk mengatasi persoalan defisit anggaran.

"Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI minta kenaikan tersebut ditunda," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Putih Sari mendesak pemerintah menunda kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan tersebut dianggap bukan satu-satunya jalan keluar mengatasi defisit anggaran.

Sampai detik ini BPJS belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas.