Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kenaikan Ump Dki Jakarta 5,1 Persen

Tolak UMP Naik 5,1 Persen, Dewan Pengupahan: Itu Bukan Keputusan Pemprov DKI, tetapi Keputusan Anies
Tolak UMP Naik 5,1 Persen, Dewan Pengupahan: Itu Bukan Keputusan Pemprov DKI, tetapi Keputusan Anies
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha Adi Mahfudz menilai, Kepgub DKI Jakarta soal kenaikan UMP 5,1 persen merupakan keputusan sepihak
Megapolitan
500 Buruh Gelar Aksi Demo di Balai Kota DKI Rabu Besok, Konvoi dari Pulogadung
500 Buruh Gelar Aksi Demo di Balai Kota DKI Rabu Besok, Konvoi dari Pulogadung
Buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (20/7/2022).
Megapolitan
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha
UMP Turun Jadi 4,5 Juta, Pengamat: Mau Tidak Pemprov DKI dan Pengusaha "All Out" Redam Inflasi?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengusaha dinilai harus all out (mati-matian) bagaimana caranya meredam inflasi.
Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya
Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, gugatan itu bukan terkait besaran kenaikan UMP.
Megapolitan
Apindo Dinilai Tak Perlu Gugat Anies, Kadin DKI Sebut Pengusaha Bisa Naikkan UMP 0,85 Persen
Apindo Dinilai Tak Perlu Gugat Anies, Kadin DKI Sebut Pengusaha Bisa Naikkan UMP 0,85 Persen
Menurut Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, pengusaha masih bisa mengikuti ketentuan soal kenaikan UMP Jakarta pada 2022 sebesar 0,85 persen.
Megapolitan

All News

Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Megapolitan
Said Iqbal: Tindak Pidana Maupun Perdata Pengusaha yang Tak Mau Jalankan Kepgub Anies soal UMP!

Said Iqbal: Tindak Pidana Maupun Perdata Pengusaha yang Tak Mau Jalankan Kepgub Anies soal UMP!

Megapolitan
Disnaker DKI: Tetap Ada Pembicaraan dengan Pengusaha Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen

Disnaker DKI: Tetap Ada Pembicaraan dengan Pengusaha Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen

Megapolitan
Belum Gugat ke PTUN, Apindo Masih Kaji Keputusan Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Belum Gugat ke PTUN, Apindo Masih Kaji Keputusan Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya

Ironi Kenaikan UMP Jakarta, Anies Langgar PP Pengupahan tapi Bakal Sanksi Pengusaha Pelanggar Aturannya

Megapolitan
Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...

Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi Pengusaha...

Megapolitan
Anies Naikkan UMP DKI, Anggota DPRD: Jangan Berpolitik Terhadap Buruh

Anies Naikkan UMP DKI, Anggota DPRD: Jangan Berpolitik Terhadap Buruh

Megapolitan
Kenaikan UMP Tak Sesuai PP, Pemprov DKI Mau Koordinasi dengan Pemerintah Pusat soal Sanksi Pengusaha

Kenaikan UMP Tak Sesuai PP, Pemprov DKI Mau Koordinasi dengan Pemerintah Pusat soal Sanksi Pengusaha

Megapolitan
Kemenaker Minta Anies Tak Membelot soal Penetapan UMP Jakarta 2022

Kemenaker Minta Anies Tak Membelot soal Penetapan UMP Jakarta 2022

Megapolitan
Catat! Pengusaha di Jakarta Dilarang Beri Upah di Bawah Rp 4.641.854

Catat! Pengusaha di Jakarta Dilarang Beri Upah di Bawah Rp 4.641.854

Megapolitan
Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, UMP Jakarta 2022 Resmi Naik 5,1 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, UMP Jakarta 2022 Resmi Naik 5,1 Persen

Megapolitan
Kepgub Revisi UMP Tak Kunjung Terbit, Wagub DKI: Tunggu Saja

Kepgub Revisi UMP Tak Kunjung Terbit, Wagub DKI: Tunggu Saja

Megapolitan
Dukung Anies Naikkan UMP 5,1 Persen, F-PKS: Buruh dan Rakyat yang Harus Dibela

Dukung Anies Naikkan UMP 5,1 Persen, F-PKS: Buruh dan Rakyat yang Harus Dibela

Megapolitan
Pengamat Sebut Kebijakan soal UMP Jakarta 2022 Mencla-mencle dan Berbau Politis

Pengamat Sebut Kebijakan soal UMP Jakarta 2022 Mencla-mencle dan Berbau Politis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads