Ombudsman RI ternyata sempat didatangi sejumlah kementerian yang diberi "rapor merah" terkait kepatuhannya terhadap UU 25/2009 tentang pelayanan publik, sehari setelah penilaian itu dirilis, Senin (22/7/2013).
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, penerapan kebijakan akses terbuka jaringan pipa gas bumi ditargetkan terealisasi pada Oktober 2013.
Pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar, di atas Rp 30 triliun untuk tujuh kementerian/lembaga, yang dinilai strategis untuk mendukung program pemerintah.