Kementerian PUPR telah membuat prioritas pembangunan di tahun 2016. Prioritas itu dibuat sesuai dengan usulan alokasi anggaran TA 2016 sebesar Rp 104,08 triliun.

Jelang akhir tahun 2015, Kementerian PUPR memaparkan hasil kerjanya selama setahun ke belakang.

Banyaknya paket pekerjaan konstruksi yang melibatkan bermacam penyedia jasa konstruksi membuat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerapkan aturan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3) bagi tiap penyedia jasa konstruksi baik BUMN atau swasta.

Tahun depan akan dibangun 15.000 RISHA di perbatasan, daerah-daerah khusus, dan daerah tertinggal.

JK berkeinginan anggaran Kementerian PUPR ditambah hingga menyentuh angka Rp 200 triliun.