Sejatinya, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2021.

Menurut Harun, di antara daftar rencana RPJMN tersebut yang tidak realistis adalah rencana pengurangan backlog rumah, air minum, dan sanitasi, rencana pengembangan jaringan jalan, kedaulatan energi (jaringan gas kota sambungan rumah), dan ketahanan air.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya usulan tersebut namun hingga kini masih belum ada keputusan dari Presiden Joko Widodo.

Angka kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sekitar 13,5 juta unit. Meski dikeluarkan oleh lembaga resmi, namun angka ini diragukan Menteri Perumahan Rakyat2009-2011, Suharso Monoarfa.

Selain langkah antisipasi, Kementerian PUPR juga membuat langkah yang sifatnya jangka pendek, yakni, penangggulangan kekeringan, dengan cara menyediakan pompa air, suplai air bersih melalui mobil tanki dan hidran umum.