Hingga Oktober 2020, kawasan kumuh perkotaan berkurang 70 persen atau tepatnya 69,13 persen melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Serapan Dirjen Bina Marga pada kuartal satu hanya persen per bulan. Menyusul kuartal dua per tiga bulan adalah 6 persen, kuartal tiga 8-12 persen, dan kuartal empat 15-20 persen.

Menurut Harun, di antara daftar rencana RPJMN tersebut yang tidak realistis adalah rencana pengurangan backlog rumah, air minum, dan sanitasi, rencana pengembangan jaringan jalan, kedaulatan energi (jaringan gas kota sambungan rumah), dan ketahanan air.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya usulan tersebut namun hingga kini masih belum ada keputusan dari Presiden Joko Widodo.

Angka kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sekitar 13,5 juta unit. Meski dikeluarkan oleh lembaga resmi, namun angka ini diragukan Menteri Perumahan Rakyat2009-2011, Suharso Monoarfa.