Sosialisasi penangkapan ikan terukur dilakukan untuk mewujudkan kepastian dan keadilan usaha bagi para nelayan lokal.

Polda Metro Jaya menemukan ada penggelembungan dana atau mark up dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh penyidik

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan korupsi di salah satu direktorat jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dugaan korupsi itu disebut-sebut bernilai Rp 31,5 miliar.

Dari kelima kapal motor penangkap ikan itu, lanjut Susi, pihaknya mengamankan sebanyak 61 orang awak.

BPK memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012. Namun, BPK menemukan adanya aset tetap KKP senilai Rp 50,45 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.