Sejak tahun 2010, terdapat 25 kasus skala besar konflik antarsektor yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang belum diselesaikan. Seluruh kasus konflik tersebut ditangani Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN).
Selain menyetujui perubahan perangkat kerja pemerintahan melalui penggabungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, IAP juga merekomendasikan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memilih sosok yang bisa melakukan empat hal krusial sebagai pucuk pimpinannya.
Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, menggabungkan kementerian agraria dan tata ruang, disambut positif asosiasi profesi perencana wilayah dan kota.