Pria yang akrab disapa Romy ini menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat PPP pada Februari mendatang akan melakukan konsolidasi ke daerah-daerah terkait hal ini.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi mencari opsi untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan surat keputusan Menkumham Yasonna Laoly tentang pengesahan kepengurusan PPP.