Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Pelanggaran HAM, Makmun, mengatakan bahwa aturan pengetatan remisi untuk terpidana kasus kejahatan luar biasa harus direvisi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan bahwa pengurusan Partai Golkar yang legal adalah yang disusun dalam musyawarah nasional (Munas) Jakarta pimpinan Agung Laksono.
Hasil koordinasi itu akan disosialisasikan ke KPU provinsi dan kabupaten kota. Salah satu permasalahan yang diatasi terkait dualisme kepengurusan partai yang akan memengaruhi penyelenggaraan pilkada.
Pemerintah masih memformulasikan payung hukum untuk menindak 16 warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ISIS.