Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemenkopolhukam

Pemerintah Tolak Pengesahan KLB, Respons AHY dan Langkah Kubu Moeldoko
Pemerintah Tolak Pengesahan KLB, Respons AHY dan Langkah Kubu Moeldoko
AHY mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat. Sementara, kubu Moeldoko siapkan langkah hukum
Nasional
Darurat Perdagangan Orang di Kalimantan Barat, Kasus Penipuan
Darurat Perdagangan Orang di Kalimantan Barat, Kasus Penipuan "Online" Tinggi
Kalbar menjadi daerah penyumbang korban TPPO online scam terbesar ketiga setelah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara.
Pemerintah
Kemenkopolhukam Minta Arahan Sultan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Kemenkopolhukam Minta Arahan Sultan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Pertemuan ini membahas langkah-langkah terbaik yang bisa diambil Kemenkopolhukam RI dalam upaya menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran HAM DIY.
Yogyakarta
03:37
Mahfud Pastikan Penyelesaian HAM Berat Lewat Jalur Hukum Tetap Dilakukan
Mahfud Pastikan Penyelesaian HAM Berat Lewat Jalur Hukum Tetap Dilakukan

Menko Polhukam RI Mahfud MD menjamin penyelesaian pelanggaran non-yudisial HAM...

video
Wasekjen MUI Sebut Pemerintah Bentuk Tim Usut Kontroversi Al-Zaytun
Wasekjen MUI Sebut Pemerintah Bentuk Tim Usut Kontroversi Al-Zaytun
Wasekjen MUI sebut pemerintah membentuk tim untuk mengusut kontrovesi Ponpes Al-Zaytun. Tim dibentuk usai MUI rapat dengan Kemenkopulhukam
Nasional

All News

02:03
Mahfud MD Bentuk Tim Usut Transaksi Janggal Rp 349 Trilliun di Kemenkeu

Mahfud MD Bentuk Tim Usut Transaksi Janggal Rp 349 Trilliun di Kemenkeu

video
03:00
Mahfud Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani Terkait Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Mahfud Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data dengan Sri Mulyani Terkait Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

video
08:14
[FULL] Keterangan Terbaru Mahfud MD soal Transaksi Keuangan Mencurigakan Rp 349 Trilliun di Kemenkeu

[FULL] Keterangan Terbaru Mahfud MD soal Transaksi Keuangan Mencurigakan Rp 349 Trilliun di Kemenkeu

video
02:08
Momen Mahfud Singgung Besarnya Kasus Korupsi di Indonesia

Momen Mahfud Singgung Besarnya Kasus Korupsi di Indonesia

video
Suntik Mati Siaran TV Analog 2 November Dilakukan Bertahap, Jabodetabek Termasuk Pertama

Suntik Mati Siaran TV Analog 2 November Dilakukan Bertahap, Jabodetabek Termasuk Pertama

Internet
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

Nasional
Soal Serangan

Soal Serangan "Hacker" Bjorka, Mahfud: Motifnya Gado-gado

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Mahfud: Pemerintah Kutuk Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Mahfud: Pemerintah Kutuk Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Nasional
Tiga Kementerian Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE

Tiga Kementerian Bentuk Tim Kajian Revisi UU ITE

e-Business
Seorang Penipu Jasa Umrah Beraksi di Gedung Kemenkopolhukam RI

Seorang Penipu Jasa Umrah Beraksi di Gedung Kemenkopolhukam RI

Megapolitan
Pamit dari Kemenkopolhukam, Wiranto: Kalau Saya Datang ke Mari Jangan DiusirĀ 

Pamit dari Kemenkopolhukam, Wiranto: Kalau Saya Datang ke Mari Jangan DiusirĀ 

Nasional
Wiranto Minta Pegawai Kemenkopolhukam Bantu Mahfud MD

Wiranto Minta Pegawai Kemenkopolhukam Bantu Mahfud MD

Nasional
Bawaslu: Dana Saksi Parpol Bermula dari

Bawaslu: Dana Saksi Parpol Bermula dari "Celetukan" hingga Rapat di Kemenkopolhukam

Nasional
02:02
KKB Disebut Pakai Hukum Rimba, Mahfud MD: Kita Hati-hati

KKB Disebut Pakai Hukum Rimba, Mahfud MD: Kita Hati-hati

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads