Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemenko Polhukam

Temui Menko Polhukam, Kepala BP2MI: Penempatan Ilegal PMI adalah Kejahatan Serius
Temui Menko Polhukam, Kepala BP2MI: Penempatan Ilegal PMI adalah Kejahatan Serius
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta dukungan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
Whats New
Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK, Klarifikasi Isu Larangan Pasang Bendera Merah Putih
Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK, Klarifikasi Isu Larangan Pasang Bendera Merah Putih
Kemenko Polhukam ingin meluruskan isu larangan memasang bendera Merah Putih di PIK, meskipun telah dibantah.
Nasional
BPK Berikan Opini WTP kepada Kemenko Polhukam hingga Basarnas
BPK Berikan Opini WTP kepada Kemenko Polhukam hingga Basarnas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 12 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2020.
Whats New
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi
Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pimpinan lembaga dan kementerian tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE.
Nasional
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat
Mahfud Pastikan Penyusunan Omnibus Law Bidang Digital Bakal Tampung Masukan Masyarakat
Omnibus Law Digital nantinya akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, hingga transaksi elektronik dalam bentuk uang.
Nasional

All News

Pemerintah Diminta Tunda Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE

Pemerintah Diminta Tunda Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE

Nasional
UU ITE Direncanakan Direvisi dengan Menambah 1 Pasal, Ini Penjelasan Kemenko Polhukam...

UU ITE Direncanakan Direvisi dengan Menambah 1 Pasal, Ini Penjelasan Kemenko Polhukam...

Nasional
Kutuk Keras Aksi Terorisme di Poso, Mahfud Minta Pengamanan Ditingkatkan

Kutuk Keras Aksi Terorisme di Poso, Mahfud Minta Pengamanan Ditingkatkan

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Cegah Multitafsir UU ITE, Pemerintah Bakal Buat Pedoman SKB 3 Lembaga

Cegah Multitafsir UU ITE, Pemerintah Bakal Buat Pedoman SKB 3 Lembaga

Nasional
Pemerintah Resmi Tak Cabut UU ITE

Pemerintah Resmi Tak Cabut UU ITE

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Mahfud MD dan BNPT Pernah Ingatkan Ancaman Teroris Milenial, Jumlahnya Ribuan

Mahfud MD dan BNPT Pernah Ingatkan Ancaman Teroris Milenial, Jumlahnya Ribuan

Nasional
Mahfud Tegaskan Dana Otsus Papua Bakal Diperpanjang

Mahfud Tegaskan Dana Otsus Papua Bakal Diperpanjang

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Kemenko Polhukam: 60 Persen Laporan Publik Selama 2020 Terkait Konflik Pertanahan

Kemenko Polhukam: 60 Persen Laporan Publik Selama 2020 Terkait Konflik Pertanahan

Nasional
Saling Balas Cuitan Ridwan Kamil dan Mahfud MD, Komunikasi antara Elite Politik Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan

Saling Balas Cuitan Ridwan Kamil dan Mahfud MD, Komunikasi antara Elite Politik Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan

Nasional
Siman Kemenko Polhukam: Pengguna Internet RI Capai 175,4 Juta, Literasi Masih Kurang

Siman Kemenko Polhukam: Pengguna Internet RI Capai 175,4 Juta, Literasi Masih Kurang

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads