Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemenkeu

Sri Mulyani: Pemerataan Infrastruktur Ada di Mana-mana
Sri Mulyani: Pemerataan Infrastruktur Ada di Mana-mana
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara untuk infrastruktur capai Rp 455,8 triliun sepanjang 2023.
Whats New
Rokok Elektrik Akan Dikenakan Pajak Mulai 1 Januari 2024, Simak Besarannya
Rokok Elektrik Akan Dikenakan Pajak Mulai 1 Januari 2024, Simak Besarannya
Pemerintah resmi menerapkan pajak untuk rokok dan rokok elektrik (REL) mulai Senin (1/1/2024). Ini sesuai dengan PMK Nomor 143/PMK/2023.
Tren
Pengusaha Sambangi Kemenkeu Minta Penerapan Pajak Rokok Elektrik Ditunda
Pengusaha Sambangi Kemenkeu Minta Penerapan Pajak Rokok Elektrik Ditunda
Pengusaha keberatan pajak rokok elektrik diterapkan pada 2024.
Whats New
Kemenkeu Sebut Hotel Sultan Barang Milik Negara, Ini Respons Perusahaan Pontjo Sutowo
Kemenkeu Sebut Hotel Sultan Barang Milik Negara, Ini Respons Perusahaan Pontjo Sutowo
Kuasa Hukum Indobuildco Amir Syamsuddin mengklaim, lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bukanlah BMN atau lahan yang dikuasi negara.
Whats New
Pengusaha dan Konsumen Minta Kemenkeu Tunda Implementasi Pajak Rokok Tahun Depan
Pengusaha dan Konsumen Minta Kemenkeu Tunda Implementasi Pajak Rokok Tahun Depan
Asosiasi meminta pemerintah agar implementasi pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik baru dilakukan pada 2027.
Whats New

All News

Banyak Aset Negara Diserobot, Bagaimana Progres Sertifikasi BMN?

Banyak Aset Negara Diserobot, Bagaimana Progres Sertifikasi BMN?

Whats New
02:43
Laporan Terbaru Kemenkeu, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun

Laporan Terbaru Kemenkeu, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun

video
00:53
Respon Jokowi soal Temuan Janggal Dana Kampanye

Respon Jokowi soal Temuan Janggal Dana Kampanye

video
02:00
Ada Transaksi Janggal untuk Kampanye, Jokowi: Semua yang Ilegal Ada Proses Hukum

Ada Transaksi Janggal untuk Kampanye, Jokowi: Semua yang Ilegal Ada Proses Hukum

video
PPATK Temukan Transaksi Janggal untuk Kampanye, Jokowi: Pasti Ada Proses Hukum

PPATK Temukan Transaksi Janggal untuk Kampanye, Jokowi: Pasti Ada Proses Hukum

Nasional
Data Teranyar, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun

Data Teranyar, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun

Whats New
Sukses Dorong Penjualan SBN, Bank Mandiri Terima 4 Penghargaan dari Kemenkeu

Sukses Dorong Penjualan SBN, Bank Mandiri Terima 4 Penghargaan dari Kemenkeu

Whats New
Penegak Hukum Diminta Tak Terpaku pada UU Pemilu untuk Tindak Lanjuti Transaksi Janggal Dana Kampanye

Penegak Hukum Diminta Tak Terpaku pada UU Pemilu untuk Tindak Lanjuti Transaksi Janggal Dana Kampanye

Nasional
Realisasi Belanja Negara Masih 80 Persen, Kemenkeu: Hal yang Lazim Terjadi

Realisasi Belanja Negara Masih 80 Persen, Kemenkeu: Hal yang Lazim Terjadi

Whats New
Utang Pemerintah Nyaris Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Nyaris Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Sebut Masih Aman Terkendali

Whats New
Eksepsi Tak Diterima, Sidang Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Dilanjutkan

Eksepsi Tak Diterima, Sidang Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Dilanjutkan

Nasional
Realisasi TKD Terbaik Ke-3, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Realisasi TKD Terbaik Ke-3, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Kompas Advertorial
Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Wujudkan Indonesia Maju 2045, PT PII Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Skema Creative Financing

Whats New
03:30
Eks Kepala Bea Cukai Yogya Diduga Terima Gratifikasi Rp 18 M

Eks Kepala Bea Cukai Yogya Diduga Terima Gratifikasi Rp 18 M

video
02:00
KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai DIY Eko Darmanto

KPK Tahan Eks Kepala Bea Cukai DIY Eko Darmanto

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads