Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa
Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa
Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.
Nasional
01:59
BPH Migas Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi ke Kemendagri
BPH Migas Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi ke Kemendagri
Kepala BPH Migas Sebut Pihaknya Akan Kerjasama dengan Kemendagri
video
02:03
Alasan Polisi Hapus Data STNK jika Menunggak Pajak Kendaraan 2 Tahun
Alasan Polisi Hapus Data STNK jika Menunggak Pajak Kendaraan 2 Tahun
Korlantas Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Nantinya, apabila sebuah kendaraan menunggak pajak selama dua tahun maka data STNK bakal dihapus.
video
01:57
Hari Ini, Mendagri Bakal Lantik Pj Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
Hari Ini, Mendagri Bakal Lantik Pj Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
Penjabat Gubernur di tiga provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilantik hari ini, Jumat (11/11/2022).
video
02:48
Lima Penjabat Gubernur Sah Dilantik
Lima Penjabat Gubernur Sah Dilantik
Lima penjabat gubernur baru telah sah dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada hari ini
video

All News

01:44
Kemendagri Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Kemendagri Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

video
01:35
Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi

Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi

video
01:23
Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

video
02:55
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru

PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru

video
02:16
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024

Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024

video
02:04
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

video
02:05
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

video
02:03
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

video
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

video
01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

video
03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads