Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB
Kemendagri telah mencetak 36.077 dokumen kependudukan untuk warga terdampak bencana banjir di NTT dan NTB.
Nasional
01:59
BPH Migas Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi ke Kemendagri
BPH Migas Minta Pengawasan Distribusi BBM Subsidi ke Kemendagri
Kepala BPH Migas Sebut Pihaknya Akan Kerjasama dengan Kemendagri
video
02:03
Alasan Polisi Hapus Data STNK jika Menunggak Pajak Kendaraan 2 Tahun
Alasan Polisi Hapus Data STNK jika Menunggak Pajak Kendaraan 2 Tahun
Korlantas Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Nantinya, apabila sebuah kendaraan menunggak pajak selama dua tahun maka data STNK bakal dihapus.
video
01:57
Hari Ini, Mendagri Bakal Lantik Pj Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
Hari Ini, Mendagri Bakal Lantik Pj Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
Penjabat Gubernur di tiga provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilantik hari ini, Jumat (11/11/2022).
video
02:48
Lima Penjabat Gubernur Sah Dilantik
Lima Penjabat Gubernur Sah Dilantik
Lima penjabat gubernur baru telah sah dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada hari ini
video

All News

01:44
Kemendagri Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Kemendagri Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

video
01:35
Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi

Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi

video
01:23
Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

video
02:55
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru

PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru

video
02:16
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024

Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024

video
02:04
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

video
02:05
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

video
02:03
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

video
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

video
01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

video
03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads