Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Kemendagri Ingin Bantu KPU Pastikan DPT Bersih dari WNA
Kemendagri Ingin Bantu KPU Pastikan DPT Bersih dari WNA
Zudan menerangkan, pihaknya akan berupaya membantu KPU untuk memastikan tidak ada WNA yang masuk dalam DPT.
Nasional
Kemendagri Tak Menutup Kemungkinan Perubahan Format E-KTP untuk WNA
Kemendagri Tak Menutup Kemungkinan Perubahan Format E-KTP untuk WNA
jika dinilai berpotensi adanya penyalahgunaan, Kemendagri tak menutup kemungkinan perubahan format e-KTP untuk WNA.
Nasional
Sejak 2014, Sebanyak 1.600 Keping E-KTP untuk WNA Telah Dicetak
Sejak 2014, Sebanyak 1.600 Keping E-KTP untuk WNA Telah Dicetak
Empat provinsi yang paling banyak menerbitkan e-KTP untuk WNA yaitu, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Nasional
Menkumham Sarankan E-KTP untuk WNA Dibuat Beda Warna
Menkumham Sarankan E-KTP untuk WNA Dibuat Beda Warna
"Hanya ke depan harus dibedakan KTP untuk WNI dan KTP untuk WNA, karena khawatirnya nanti kalau tidak cermat bisa tiba-tiba dia dapat paspor nanti."
Nasional
Kemendagri: E-KTP WNA Tak Bisa untuk Mencoblos
Kemendagri: E-KTP WNA Tak Bisa untuk Mencoblos
Dalam e-KTP WNA itu diberi keterangan yang menunjukkan negara asal pemiliknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu.
Nasional

All News

Disebut Langgar Aturan, Wawali Kota Magelang Sebut UU Pemda Ranah Kemendagri Bukan Bawaslu

Disebut Langgar Aturan, Wawali Kota Magelang Sebut UU Pemda Ranah Kemendagri Bukan Bawaslu

Regional
Kemendagri: WNA yang Sudah Memenuhi Syarat Bisa Punya E-KTP

Kemendagri: WNA yang Sudah Memenuhi Syarat Bisa Punya E-KTP

Nasional
Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain

Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain

Nasional
Kemendagri Merasa Tak Perlu Panggil Ganjar dan 31 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

Kemendagri Merasa Tak Perlu Panggil Ganjar dan 31 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

Nasional
Belum Terima Surat Bawaslu, Kemendagri Belum Akan Panggil Ganjar

Belum Terima Surat Bawaslu, Kemendagri Belum Akan Panggil Ganjar

Nasional
Bawaslu Jateng Kirim Rekomendasi Vonis Ganjar ke Kemendagri

Bawaslu Jateng Kirim Rekomendasi Vonis Ganjar ke Kemendagri

Regional
Dugaan Pelanggaran Netralitas Ganjar dan 31 Kepala Daerah, Ini Langkah Kemendagri

Dugaan Pelanggaran Netralitas Ganjar dan 31 Kepala Daerah, Ini Langkah Kemendagri

Nasional
Kemendagri Akan Klarifikasi Ganjar dan Kepala Daerah di Jateng soal Pelanggaran Netralitas

Kemendagri Akan Klarifikasi Ganjar dan Kepala Daerah di Jateng soal Pelanggaran Netralitas

Nasional
Pelanggaran Netralitas Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Diserahkan kepada Kemendagri

Pelanggaran Netralitas Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Diserahkan kepada Kemendagri

Regional
Kemendagri Kembali Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019

Kemendagri Kembali Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019

Nasional
Kemendagri Buat Permen, Sekda Bakal Dipecat jika Lambat Pecat PNS Koruptor

Kemendagri Buat Permen, Sekda Bakal Dipecat jika Lambat Pecat PNS Koruptor

Nasional
Tindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Bupati Bekasi, DPRD Akan Konsultasi ke Kemendagri

Tindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Bupati Bekasi, DPRD Akan Konsultasi ke Kemendagri

Megapolitan
Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Makro
Jalin Kerja Sama, MK, KLHK, dan OJK Dapat Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

Jalin Kerja Sama, MK, KLHK, dan OJK Dapat Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

Nasional
Humas Pemerintah Diminta Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pemilu 2019

Humas Pemerintah Diminta Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pemilu 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads