Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro
Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro
Dalam Inmendagri disebutkan, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.
Nasional
02:55
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru
Usai PPKM dicabut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
video
02:16
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024
Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, hampir 206 juta lebih warga Indonesia terdaftar sebagai daftar pemilih di Pemilihan Presiden 2024.
video
02:04
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali
PPKM di Jawa-Bali diperpanjang, namun tidak ada yang level 4
video
02:05
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk mengawal langsung penunjukan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
video

All News

02:03
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

video
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

video
01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

video
03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
01:38
PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

video
02:19
KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

video
03:00
Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

video
01:30
Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

video
02:06
4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

video
01:43
Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

video
03:14
Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads