Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil
Bagaimana Orient Riwu Miliki Paspor AS? Ini Penjelasan Saat Dikonfirmasi Dukcapil
Kemendagri meminta klarifikasi Orient terkait status kewarganegaraan AS. Apa penjelasannya?
Nasional
01:35
Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi
Kemendagri Tunggu Keppres Lantik Heru Budi
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irawan mengatakan pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden soal penunjukkan pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
video
01:23
Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius
Stafsus Mendagri Sebut Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius
Masalah itu diharapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum.
video
02:55
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru
PPKM Dicabut, Kemendagri Terbitkan Aturan Baru
Usai PPKM dicabut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
video
02:16
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024
Kemendagri Klaim 206 Juta Jiwa Ramaikan Pilpres 2024
Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, hampir 206 juta lebih warga Indonesia terdaftar sebagai daftar pemilih di Pemilihan Presiden 2024.
video

All News

02:04
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali

video
02:05
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan

video
02:03
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan

video
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi

video
01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

video
03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
01:38
PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

video
02:19
KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

video
03:00
Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

video
01:30
Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

video
02:06
4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads