Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Kemendagri Tak Bisa Berikan Sanksi Kepala Daerah yang Miliki Rekening Kasino
Kemendagri Tak Bisa Berikan Sanksi Kepala Daerah yang Miliki Rekening Kasino
Kemendagri tak dapat melakukan tindakan apapun kepada kepala daerah sebelum ada kekuatan hukum tetap yang membuktikan mereka bersalah di pengadilan.
Nasional
02:04
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali
Tak Ada PPKM Level 4 di Jawa-Bali
PPKM di Jawa-Bali diperpanjang, namun tidak ada yang level 4
video
02:05
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan
PKS Minta Jokowi Kawal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Transparan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk mengawal langsung penunjukan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
video
02:03
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan
PPKM Diperpanjang, Syarat PCR dan Antigen Dihapus untuk Sejumlah Kegiatan
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa-Bali pada 10-23 Mei 2022.
video
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi
Apdesi Dinilai Jelas Melanggar UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Desa Dimana Mengatur Tugas Hingga Wewenang Kepala Desa. Junimart Meminta Kemendagri Mengambil Sikap
video

All News

01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri

video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone

video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah

video
03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
01:38
PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

video
02:19
KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

video
03:00
Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

video
01:30
Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

video
02:06
4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

video
01:43
Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

video
03:14
Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

video
01:33
Penuhi Janji Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, Wagub DKI Kirim Dua Surat ke Kemendagri

Penuhi Janji Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, Wagub DKI Kirim Dua Surat ke Kemendagri

video
01:40
Ridwan Kamil Ajukan Cuti 11 Hari untuk Terbang ke Swiss, Kemendagri: Alasan Berduka

Ridwan Kamil Ajukan Cuti 11 Hari untuk Terbang ke Swiss, Kemendagri: Alasan Berduka

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads