Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Kemendagri Raih Predikat Kualitas Tinggi pada Ajang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022
Kemendagri Raih Predikat Kualitas Tinggi pada Ajang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan skor 88,91 atau Zona Hijau (opini kualitas tertinggi) kategori Opini Pengawasan Penyelenggara Pelaya
Kompas Advertorial
01:45
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi
Junimart: Seharusnya Kemendagri Netralisir dan Tegur Apdesi
Apdesi Dinilai Jelas Melanggar UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Desa Dimana Mengatur Tugas Hingga Wewenang Kepala Desa. Junimart Meminta Kemendagri Mengambil Sikap
video
01:53
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri
Akses NIK Akan Dikenakan Tarif Rp 1.000, Ini Penjelasan Kemendagri
Kemendagri berencana menarik tarif Rp 1.000 tiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan
video
02:33
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone
Penjelasan Kemendagri soal Pembuatan E-KTP Digital untuk Warga yang Tak Punya Smartphone
Salah satu syarat bagi warga untuk memiliki KTP elektronik (e-KTP) digital adalah memiliki ponsel pintar atau smartphone
video
01:39
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah
Komisi II Sebut SE Mendagri Berpotensi Ganggu Pembangunan Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkhawatirkan adanya surat edaran Kemendagri yang mengizinkan Penjabat (Pj) kepala daerah memecat atau memutasi ASN.
video

All News

03:22
50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

50 Persen ASN Boleh WFH, Hanya di Kemendagri atau Semua Instansi?

video
02:27
Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

Nama Satu Kata di E-KTP yang Sudah Terbit Tetap Berlaku

video
02:18
Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

Permasalahan UAS Ditolak Masuk Singapura

video
02:48
Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

Bupati Meranti: Masalah DBH dengan Kemenkeu Sudah Selesai

video
01:38
PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

PDI-P Terima Bantuan Dana Parpol Rp 27 Miliar dari Pemerintah

video
02:19
KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

KPK Kecewa dengan Sikap Tito soal Dana PEN: Jangan Hanya Bakar Kapal

video
03:00
Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

Optimalisasi Pendapatan & Retribusi Daerah Melalui Pajak

video
01:30
Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

Pemerhati : Jika STNK Dihapus, Bakal Banyak Kendaraan Bodong di Jalan Raya

video
02:06
4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

4 Kementerian Akan Pindah ke IKN Tahun 2024

video
01:43
Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Otorita IKN Akan Diberi Kewenangan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

video
03:14
Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

Bantah Serapan Anggarannya Rendah, Bupati Meranti: Itu Ngawur!

video
01:33
Penuhi Janji Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, Wagub DKI Kirim Dua Surat ke Kemendagri

Penuhi Janji Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok, Wagub DKI Kirim Dua Surat ke Kemendagri

video
01:40
Ridwan Kamil Ajukan Cuti 11 Hari untuk Terbang ke Swiss, Kemendagri: Alasan Berduka

Ridwan Kamil Ajukan Cuti 11 Hari untuk Terbang ke Swiss, Kemendagri: Alasan Berduka

video
01:27
Dukcapil Sebut Penggunaan Dua Kata di KTP Bersifat Imbauan

Dukcapil Sebut Penggunaan Dua Kata di KTP Bersifat Imbauan

video
02:29
Menakar Peluang Bahtiar, Heru Budi Hartono, dan Marullah, Siapa Terpilih Jadi PJ Gubernur Jakarta?

Menakar Peluang Bahtiar, Heru Budi Hartono, dan Marullah, Siapa Terpilih Jadi PJ Gubernur Jakarta?

video
01:57
PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Periode 15-21 Maret 2022

PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Periode 15-21 Maret 2022

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads