Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kemendagri

Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa
Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa
Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.
Nasional
01:28
Pernyataan Kemendagri Singapura Terkait Ustaz Abdul Somad Singapura
Pernyataan Kemendagri Singapura Terkait Ustaz Abdul Somad Singapura
Penjelasan Kemendagri Singapura terkait penolakan izin masuk Ustaz Abdul Somad ke Singapura
video
02:19
Tito Karnavian Sebut Masa Jabatan Pj Gubernur Paling Lama Satu Tahun
Tito Karnavian Sebut Masa Jabatan Pj Gubernur Paling Lama Satu Tahun
Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa jabatan penjabat (pj) gubernur maksimal satu tahun.
video
01:20
Mendagri Sebut Perkara Dugaan Korupsi Lukas Enembe Tak Terkait Urusan Politik
Mendagri Sebut Perkara Dugaan Korupsi Lukas Enembe Tak Terkait Urusan Politik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut perkara dugaan korupsi Lukas Enembe murni urusan hukum
video
01:21
ASN Diminta WFH, Wajib Laporkan Hasil Pekerjaan Lewat Aplikasi
ASN Diminta WFH, Wajib Laporkan Hasil Pekerjaan Lewat Aplikasi
Pemerintah mengatur kebijakan WFH ASN lewat SE Kemendagri.
video

All News

02:04
Mendagri Minta Tiap Kepala Daerah Aktifkan Satgas Pangan

Mendagri Minta Tiap Kepala Daerah Aktifkan Satgas Pangan

video
01:02
[FULL] Pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Pengganti Anies Baswedan

[FULL] Pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Pengganti Anies Baswedan

video
01:33
Kemendagri Uji Coba E-KTP Digital dengan QR Code

Kemendagri Uji Coba E-KTP Digital dengan QR Code

video
02:02
Begini Penjelasan Polisi soal STNK Mati 2 Tahun Kendaraan jadi Bodong

Begini Penjelasan Polisi soal STNK Mati 2 Tahun Kendaraan jadi Bodong

video
02:23
Kekayaan Penjabat Gubernur Papua Barat Capai Nilai Rp 10,6 Miliar

Kekayaan Penjabat Gubernur Papua Barat Capai Nilai Rp 10,6 Miliar

video
01:21
Pemerintah dan DPR Dianggap Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua

Pemerintah dan DPR Dianggap Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua

video
01:21
Kemendagri Serahkan Bantuan Parpol ke PDI-P

Kemendagri Serahkan Bantuan Parpol ke PDI-P

video
02:08
Pemerintah Kembali Memperpanjang PPKM Seluruh Indonesia Mulai 7 Juni - 4 Juli 2022

Pemerintah Kembali Memperpanjang PPKM Seluruh Indonesia Mulai 7 Juni - 4 Juli 2022

video
02:20
Plus Minus Aturan STNK Diblokir Sampai Kendaraan Jadi Bodong

Plus Minus Aturan STNK Diblokir Sampai Kendaraan Jadi Bodong

video
01:49
Aturan Nama Minimal 2 Kata di E-KTP, Ini Alasan Kemendagri

Aturan Nama Minimal 2 Kata di E-KTP, Ini Alasan Kemendagri

video
02:12
Tidak Bayar Pajak Kendaraan? Siap-siap Data STNK Anda Bakal Dihapus

Tidak Bayar Pajak Kendaraan? Siap-siap Data STNK Anda Bakal Dihapus

video
01:52
Kemendagri Sebut Tahapan pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022

Kemendagri Sebut Tahapan pemilu 2024 Dimulai 14 Juni 2022

video
01:00
Tanggapan Wagub Riza soal DPRD Kritik Pemprov DKI Jakarta

Tanggapan Wagub Riza soal DPRD Kritik Pemprov DKI Jakarta

video
01:44
Syarat Miliki E-KTP Digital, Warga Harus Punya Smartphone dan Jaringan Internet

Syarat Miliki E-KTP Digital, Warga Harus Punya Smartphone dan Jaringan Internet

video
02:10
Harapan Mendagri untuk 48 Penjabat Kepala Daerah

Harapan Mendagri untuk 48 Penjabat Kepala Daerah

video
01:32
Janji Heru Budi Hartono Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Janji Heru Budi Hartono Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads