Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kewenangan ke Pemerintah Provinsi Aceh mengatur kontraktor minyak dan gas bumi di wilayah Aceh. Hal itu tertuang dalam yang diteken Presiden pada 5 Mei 2015 lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menilai sistem tata kelola minyak dan gas saat ini tidak efisien.

Koordinator Kegiatan Satuan Kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sri Utami membenarkan bahwa ia ditunjuk oleh mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno untuk mengelola fee dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menyerahkan pengelolaan semua gelanggang olah raga (GOR) kecamatan ke pihak swasta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berencana membangun badan layanan umum daerah (BLUD) yang khusus menangani pembangunan light rail transit (LRT).