Fortuna dan virtu berada di sisi Megawati Soekarnoputri dan sambil melihat perpecahan demi perpecahan di kalangan "partai tua" yang menakutkan, sangat besar kemungkinan necessita, keniscayaan sejarah berada lagi di pundaknya.
Sejak kisruh proses hukum antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bandul politik penegakan hukum di Indonesia, perlahan tetapi pasti, sedang bergerak ke arah pragmatisme politik.
"Yang pasti kami punya keyakinan, negara kita negara hukum, maka hukum yang menentukan legal standing kepengurusan Partai Golkar. Kami yakin bahwa hukum kalahkan kekuasaan!" ujar Idrus.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, menilai, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak dapat berdiri seimbang dalam melihat konflik di internal Partai Golkar.