Tujuh film gore sadis ini menampilkan sejumlah adegan kekerasan dan berdarah-darah yang membuat penonton merasa tidak nyaman.

Ketok palu pengesahan UU TPKS 12 April 2022 lalu akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 10 tahun sejak undang-undang ini digagas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Perempuan Indonesia patut bersukacita atas pengesahan ini. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tanah air memang sangat serius. Banyak sekali korban yang pada akhirnya lebih memilih diam dan merasa tidak berdaya saat melaporkan karena seringkali berakhir pada kekecewaan. Kasus-kasus kekerasan seksual banyak tak terselesaikan secara hukum karena ada banyak kekosongan hukum. KUHP yang mengatur soal kekerasan seksual tidak lagi relevan karena disusun di zaman kolonial Belanda. Tidak bisa tidak, Indonesia butuh perangkat hukum baru untuk menghentikan tindak pidana kekerasan seksual. UU ini adalah jawabannya. Kini korban mendapatkan perhatian serius dan telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga pihak berwajib pun dapat segera menangani pelaporan tindakan asusila yang merujuk pada kekerasan atau pelecehan seksual. Lantas apa saja yang perlu kita ketahui dari UU TPKS yang telah disahkan tersebut? Simak obrolan lengkapnya bersama Heru Margianto, Managing Editor Kompas.com dan Cindy Sistyarani, Jurnalis Kompas TV di Ruang Jernih Episode 15. #kcm #herumargianto #ruangjernih #jernihkanharapan 0:00 Intro 1:13 Apa itu UU TPKS? 7:18 9 Definisi Kekerasan UU TPKS 12:49 10 Hal yang Harus Diketahui Tentang UU TPKS

Muhammad Fahim Mawardi, Pengasuh Pondok Pesantren Al Djaliel 2, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak asusila kepada santriwatinya.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa minta dikirimi video kekerasan yang melibatkan TNI dalam kerusuhan di Kanjuruhan.