Jaksa Agung dianggap melanggar sejumlah ketentuan regulasi terkait pelaksanaan hukuman mati beberapa waktu lalu.

Kejaksaan Agung mendorong penguatan fungsi penuntut melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan ingin fungsi penuntut melekat dengan fungsi penyidikan yang dimiliki aparat penegak hukum.