Pemerintah didesak untuk terus menyediakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Angka kekurangan rumah untuk masyarakat setiap tahun meningkat 700.000 unit.

Aturan loan to value atau LTV yang semula ditujukkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan properti, meredam spekulasi, dan menjaga sektor properti tetap sehat dinilai berpotensi salah sasaran.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia DKI Jakarta Ari Tri Priyono menjamin stok perumahan bersubsidi skema KPR FLPP tetap aman.

Rencana pembangunan apartemen murah atau rumah susun di DKI Jakarta diharapkan tidak mandek. Kebutuhan rumah tinggal layak huni di Jakarta sudah menjadi keharusan sebagai bagian dari perencanaan ibukota supaya tidak semrawut.

Akan sangat bijaksana bila pihak Bank Indonesia melakukan terobosan dengan melihat semua aspek dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari pemberlakukan loan to value atau LTV pada 1 September 2013 mendatang.