Menurut Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kebijakan tax amnesty merupakan kebijakan yang memiliki dua sisi.
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan tambahan fasilitas uang muka kendaraan pejabat dinilai kebijakan yang tidak berkeadilan. Sebab, saat ini beratnya beban masyarakat akibat kenaikan harga-harga.
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk mengedepankan unsur keadilan masyarakat saat mewacanakan perubahan aturan remisi untuk terpidana kejahatan khusus.