Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan anggaran untuk pengadaan tiga "kartu sakti" Presiden Joko Widodo yang berasal dari corporate social responsibility badan usaha milik negara.

Presiden Joko Widodo membagikan tiga kartu perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengakui bahwa "kartu sakti" yang diluncurkan, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera serupa dengan program-program dalam pemerintahan SBY.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membela "kartu sakti" yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tiga 'kartu sakti' yang diluncurkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dapat dicairkan dengan menggunakan sim card telpon genggam.