Penangkapan dilakukan saat polisi menggelar operasi premanisme pada pukul 10.00-14.00.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Ahmad Sotar Harahap mengatakan, sejak resmi mulai dioperasikan dua tahun lalu, tak ada ketentuan yang mewajibkan pengguna area parkir di Gedung DPRD harus membayar jasa parkir sebesar Rp 2.000.

Para juru parkir di Jalan Gajah Mada dan Juanda, Jakarta Pusat, mengaku belum menerima pasokan karcis tarif tetap untuk parkir di pinggir jalan atau on street.

"Kita bikin peraturan yang lebih efektif untuk mempidanakan juru parkir-juru parkir liar. Karena sekarang kalau cuma masang CCTV mau ngapain, kalau cuma liatin doang. Harus bisa ditangkap," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah.

Juru parkir liar ini menyebabkan kawasan parkir liar masih menyebar di wilayah Ibu Kota dan menambah titik kemacetan baru.