Para juru parkir liar ini selalu muncul di suatu putaran arah jalanan ketika petugas Sudin Perhubungan meninggalkan lokasi putaran arah itu.

Jika masih mengulangi kegiatan parkir liar, nantinya juru parkir yang kembali tertangkap akan dikenakan pidana.

Pihaknya akan menindak setiap kendaraan yang parkir liar walaupun masyarakat berdalih ada juru parkir yang mengarahkan.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Ahmad Sotar Harahap mengatakan, sejak resmi mulai dioperasikan dua tahun lalu, tak ada ketentuan yang mewajibkan pengguna area parkir di Gedung DPRD harus membayar jasa parkir sebesar Rp 2.000.

"Kita bikin peraturan yang lebih efektif untuk mempidanakan juru parkir-juru parkir liar. Karena sekarang kalau cuma masang CCTV mau ngapain, kalau cuma liatin doang. Harus bisa ditangkap," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah.