Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Judicial Review

Tanggapi Mahfud Soal JR AD/ART Partai Demokrat Tak Ada Gunanya, Kubu KLB: Bubarnya DPP AHY Kami Lihat sebagai Bonus
Tanggapi Mahfud Soal JR AD/ART Partai Demokrat Tak Ada Gunanya, Kubu KLB: Bubarnya DPP AHY Kami Lihat sebagai Bonus
Rahmad menegaskan, pihaknya mengajukan JR untuk menguji kesesuaian AD/ART Partai Demokrat dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Partai Politik.
Nasional
"Mandatory Spending" dan Masa Depan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Mandatory spending merupakan belanja negara yang sudah diatur undang-undang. Tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
Health
[POPULER NASIONAL] Nakes Ancam Mogok Kerja Usai RUU Kesehatan Disahkan | Jejak Kontroversi Effendi Simbolon
[POPULER NASIONAL] Nakes Ancam Mogok Kerja Usai RUU Kesehatan Disahkan | Jejak Kontroversi Effendi Simbolon
Terdapat tiga artikel populer di Kompas.com pada Selasa (11/7/2023). Berikut ulasan selengkapnya.
Nasional
IDI Mengaku Belum Tahu Isi RUU Kesehatan yang Disahkan
IDI Mengaku Belum Tahu Isi RUU Kesehatan yang Disahkan
Pengurus PB IDI Iqbal Mochtar mengatakan pihaknya sampai saat ini tak mendapat akses draf final RUU Kesehatan yang disahkan hari ini.
Nasional
Komnas Perempuan Ajukan Amicus Curiae untuk Dukung Judicial Review PKPU Caleg Perempuan
Komnas Perempuan Ajukan Amicus Curiae untuk Dukung Judicial Review PKPU Caleg Perempuan
Aturan itu sebelumnya digugat sejumlah aktivis gender karena dinilai memangkas peluang caleg perempuan lolos ke Senayan.
Nasional

All News

5 Organisasi Profesi Bakal Ajukan

5 Organisasi Profesi Bakal Ajukan "Judicial Review" jika RUU Kesehatan Disahkan

Nasional
KPU Tak Masalah jika Aturan yang Ancam Jumlah Caleg Perempuan Digugat ke MA

KPU Tak Masalah jika Aturan yang Ancam Jumlah Caleg Perempuan Digugat ke MA

Nasional
Bertemu di Rumah SBY, Demokrat-Golkar Bahas Kemunduran Demokrasi

Bertemu di Rumah SBY, Demokrat-Golkar Bahas Kemunduran Demokrasi

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
Tiga Serikat Buruh Besar Tempuh Jalur

Tiga Serikat Buruh Besar Tempuh Jalur "Judicial Review" Perppu Cipta Kerja

Whats New
Tolak Uji Materi Pasal Penghinaan Presiden, MK: KUHP Baru Belum Berlaku

Tolak Uji Materi Pasal Penghinaan Presiden, MK: KUHP Baru Belum Berlaku

Nasional
Ketua MK Sebut Sudah Ada yang Ajukan

Ketua MK Sebut Sudah Ada yang Ajukan "Judicial Review" KUHP Baru

Regional
Revisi UU MK, Ketua Komisi III: Supaya Kita

Revisi UU MK, Ketua Komisi III: Supaya Kita "Clear" Buat UU, Tak Kena "Judicial Review"

Nasional
MK Diminta Tak Kabulkan

MK Diminta Tak Kabulkan "Judicial Review" soal Sistem Pemilu karena Bukan Urusannya

Nasional
Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK

Kadernya Ajukan Judicial Review Sistem Pemilu, PDI-P: Kami Hormati Apapun Putusan MK

Nasional
Gerindra Nilai Parpol Parlemen yang Ingin Pemilu Proporsional Terbuka Bisa Sampaikan Pendapat di MK

Gerindra Nilai Parpol Parlemen yang Ingin Pemilu Proporsional Terbuka Bisa Sampaikan Pendapat di MK

Nasional
Judicial Review Jadi Upaya Terakhir Bila Lobi dan Unjuk Rasa Buruh Tidak Digubris Soal Perppu Cipta Kerja

Judicial Review Jadi Upaya Terakhir Bila Lobi dan Unjuk Rasa Buruh Tidak Digubris Soal Perppu Cipta Kerja

Whats New
Tolak Perppu Cipta Kerja, Buruh Ingin Lobi Jokowi dan Ajukan Judicial Review

Tolak Perppu Cipta Kerja, Buruh Ingin Lobi Jokowi dan Ajukan Judicial Review

Whats New
Kelompok Buruh Susun Langkah Ubah Isi Perppu Cipta Kerja, dari

Kelompok Buruh Susun Langkah Ubah Isi Perppu Cipta Kerja, dari "Judicial Review" hingga Lobi Jokowi

Nasional
Mempersoalkan

Mempersoalkan "Living Law" dalam KUHP yang Baru

Nasional
Mahfud Tak Masalah Masyarakat Sipil Pesimistis

Mahfud Tak Masalah Masyarakat Sipil Pesimistis "Judicial Review" KUHP Dikabulkan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads