Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Jual Beli Jabatan Pemprov Dki

Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, BKD: Kalau Ada Dibuktikan Saja
Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, BKD: Kalau Ada Dibuktikan Saja
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta meminta pihak yang memiliki informasi terkait dugaan jual beli jabatan untuk memberikan bukti.
Megapolitan
Lantik 257 ASN, Wali Kota Depok: Kalau Ada Jual Beli Jabatan Adukan pada Saya
Lantik 257 ASN, Wali Kota Depok: Kalau Ada Jual Beli Jabatan Adukan pada Saya
Idris memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam rotasi, mutasi, atau pun promosi jabatan ASN di lingkungan Pemkot Depok.
Megapolitan
Ada Dugaan Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI, Ketua DPRD: Banyak yang Enggak Kompeten Dimasukkan
Ada Dugaan Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI, Ketua DPRD: Banyak yang Enggak Kompeten Dimasukkan
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI mengaku mengantongi nama oknum yang diduga melakukan praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
Megapolitan
Babak Baru Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI...
Babak Baru Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI...
Isu jual beli jabatan di tubuh Pemprov DKI terus bergulir. Kini usulan pembentukan Pansus oleh DPRD DKI akan diajukan ke pimpinan dewan.
Megapolitan
Menakar Urgensi Pembentukan Pansus untuk Usut Isu Jual-Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Menakar Urgensi Pembentukan Pansus untuk Usut Isu Jual-Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembetukan pansus kepegawaian buntut isu jual beli jabatan di Pemprov DKI. Namun, urgensi pembentukan pansus ini dipertan
Megapolitan

All News

DPRD Mau Buat Pansus Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Pengamat: Sama Saja Mempermalukan Kinerja Sendiri

DPRD Mau Buat Pansus Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Pengamat: Sama Saja Mempermalukan Kinerja Sendiri

Megapolitan
Isu Jual-Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Pengamat: Sebaiknya Diakui, Lalu Diinvestigasi

Isu Jual-Beli Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Pengamat: Sebaiknya Diakui, Lalu Diinvestigasi

Megapolitan
Kelanjutan Isu Jual Beli Jabatan Pemprov DKI, Pembentukan Pansus Akan Diajukan ke Pimpinan DPRD

Kelanjutan Isu Jual Beli Jabatan Pemprov DKI, Pembentukan Pansus Akan Diajukan ke Pimpinan DPRD

Megapolitan
Bantah Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Wagub: Rekrutmen Pejabat Ada Tahapannya, Tidak Ujug-ujug...

Bantah Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Wagub: Rekrutmen Pejabat Ada Tahapannya, Tidak Ujug-ujug...

Megapolitan
F-PDIP Mengaku Terima Laporan Langsung dari Korban Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

F-PDIP Mengaku Terima Laporan Langsung dari Korban Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Megapolitan
Saat Pemprov DKI Minta Praktik Jual Beli Jabatan Dibuktikan...

Saat Pemprov DKI Minta Praktik Jual Beli Jabatan Dibuktikan...

Megapolitan
BKD Belum Terima Laporan Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

BKD Belum Terima Laporan Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Megapolitan
Wagub DKI Minta Oknum Pelaku Jual Beli Jabatan Dilaporkan

Wagub DKI Minta Oknum Pelaku Jual Beli Jabatan Dilaporkan

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan

Pemprov DKI Akan Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan

Megapolitan
Ada Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, BKD: Laporkan kepada Kami agar Diberi Sanksi

Ada Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, BKD: Laporkan kepada Kami agar Diberi Sanksi

Megapolitan
Ketua Fraksi PDI-P Mengaku Kantongi Nama Oknum yang Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Ketua Fraksi PDI-P Mengaku Kantongi Nama Oknum yang Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Megapolitan
Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Fraksi PDI-P Usul Bentuk Pansus

Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Fraksi PDI-P Usul Bentuk Pansus

Megapolitan
Wagub Bantah Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Wagub Bantah Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Megapolitan
Fraksi PDI-P Ungkap Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Jadi Camat Butuh Rp 250 Juta

Fraksi PDI-P Ungkap Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Jadi Camat Butuh Rp 250 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads