Menaker RI Ida Fauziyah memastikan akan merevisi Permenaker No. 2 tahun 2022 terkait Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya akan merevisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua yang menuai polemik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, karyawan yang mengalami PHK akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ketimbang Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah Presiden Joko Widodo meminta aturan tersebut direvisi agar terdapat kepastian hukum dan mempermudah dalam pengelolaan dana JHT tersebut.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah pastikan bahwa revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 akan selesai sebelum 4 Mei 2022.