Ombudsman Republik Indonesia menyatakan hingga semester I tahun 2014 ini, Jawa Timur masih menjadi jawara dalam hal pelayanan publik untuk perizinan bisnis.
Sebanyak 764 warga Jawa Timur yang mengalami gangguan jiwa, hidup dalam pasungan. Pada akhir 2014, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menargetkan, tidak lagi ada warganya yang hidup dalam pasungan.