Saat ini, persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Banyaknya paket pekerjaan konstruksi yang melibatkan bermacam penyedia jasa konstruksi membuat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerapkan aturan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3) bagi tiap penyedia jasa konstruksi baik BUMN atau swasta.

Besaran anggaran belanja infrastruktur harus optimal diserap agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai

Sebelum disahkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) memberikan lima masukan.

Pelaksana dan penyedia jasa konstruksi saat ini rentan terseret masalah hukum. Kehadiran UU Jasa Konstruksi No 18 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian perlindungan hukum.