Niat pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan korban pelanggaran berat HAM dipertanyakan. Pasalnya, niat rekonsiliasi itu tidak memuat opsi penyelesaian secara hukum.
Wakil Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak lupa dengan janji kampanye terkait pemberantasan korupsi.