Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan pada 2018 mendatang jalan darat menuju garis perbatasan Indonesia-Malaysia di bagian utara akan tersambung.
Desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.
Kejaksaan Negeri Kefamenanu memeriksa Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Kabupaten TTU, Fransiskus Tilis, terkait pekerjaan jalan di sepanjang perbatasan senilai Rp 4,1 miliar.